INILAH.COM, Jakarta – Sosok almarhum Abdurrahman Wahid dikenal luas di dunia internasional. Banyak catatan positif tentang kiprahnya memperjuangkan demokrasi dan ke-Islaman di Tanah Air.

Menarik menyimak pendapat Profesor Kaplan saat berpidato dalam pengukuhan Doktor Honoris Causa kepada KH Abdurrahman Wahid dari Universitas Paris. Gelar itu diberikan di 2001 itu ketika Gus Dur masih menjabat sebagai presiden.

“Comme vous savez monsieur le President, L’Universite Paris I s’honore d’occuper une place eminente dans les trois domaines: des Sciences Juridiques et Politiques, des Sciences Economiques et de Gestion, et des Sciences Humaines. C’est a ces trois titres qu’elle vous decerne aujourd’hui le grade de Docteur Honoris Causa.”

(Seperti anda ketahui, bapak Presiden, Universitas Paris memiliki posisi luar biasa dalam tiga bidang, masing-masing ilmu hukum dan politik, ilmu ekonomi dan menejemen dan ilmu humaniora. Dalam tiga bidang inilah Anda hari ini mendapat gelar Doktor Honoris Causa).

Kaplan, Guru besar Kajian Timur Tengah ini dalam pidatonya mengatakan penghargaan kepada Gus Dur ini tepat waktunya, yaitu menyusul penghargaan yang sama, Doktor Honoris Causa kepada Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dan kepada Sekjen PBB Kofi Annan.

Jadi Abdurrahman Wahid adalah tokoh ketiga yang memperoleh kehormatan dari Universitas Paris I yang dulu termasyur dengan nama Universitas Sorbonne ini.

Tiga lapangan, kata Profesor Kaplan, yang menunjukkan jasa-jasa Abdurrahman Wahid dalam membangun demokrasi dan HAM yaitu memperkuat hukum dan politik, ekonomi dan menajemen dan humaniora.

Antara lain disebutnya jasa-jasa Abdurrahman Wahid membangun informasi yang bebas, membebaskan para tahanan politik dan perjuangan persamaan hak-hak bagi berbagai suku agama para minoritas dan hak perempuan.

Gus Dur pada gilirannya harus berterima kasih pertama-tama kepada isteri dan anak-anaknya karena keluarganyalah yang menderita dalam perjuangan membangun demokrasi sejak dia memimpin Nahdlatul Ulama dan Forum Demokrasi atau Fordem.

Di luar itu, Gus Dur amat dikenal dengan gagasan pribumisasi Islam dalam konteks lokal yang telah lama dikumandangkan oleh sejumlah sarjana Muslim Indonesia. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, adalah salah seorang pemikir dan ulama yang pertama mengemukakan gagasan tersebut.

Gagasan pentingya pribumisasi Islam dalam konteks lokal ini sangat penting dilakukan. Dengan demikian Muslim Indonesia dapat tetap mempertahankan identitas ke-Indonesia-annya yang khas. Tetapi pada saat yang sama dapat mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam praktik kehidupannya.

Menjadi seorang Muslim Indonesia tidak harus menjadi Arab. Lebih dari itu, kekhasan potret Islam Indonesia juga bukan mustahil dapat memberikan inspirasi bagi wilayah lain. Juga mengubah imej tentang Islam yang di kalangan Barat sering diasosiasikan dengan keras atau radikalnya Islam di Timur Tengah.

Kultur Islam Indonesia jelas memiliki keunikan tersendiri. Di Indonesia beragam tipe penafsiran atau aliran Islam ada, mulai dari yang disebut sebagai moderat, liberal, sampai pada corak Islam yang puritan dan radikal, semuanya tumbuh subur dan saling mengkampanyekan idenya masing-masing.

Tak pelak, dari percaturan berbagai corak ke- Islaman itu, Indonesia bak lahan subur bagi timbulnya dinamisasi pemikiran. Sebagaimana dulu Geertz melihat dinamisasi tersebut dan berkesimpulan bahwa Indonesia adalah Islam yang tumbuh dari proses ketekunan (Geertz: 1968).

Meskipun ketekunan yang dimaksud Geertz tersebut adalah derivasi dari kultur agraria, pertanian masa lalu. Tapi tentunya sebagai watak atau karakter, hal tersebut bisa pula mengejawantah pada era industri sekarang ini.

Hal itu berbeda dengan Maroko sebagaimana ia bandingkan. Kalau Indonesia adalah Islam yang tumbuh dari ketekunan, maka Maroko adalah Islam yang tumbuh dari keberanian. Faktor kultur dan geografislah yang membedakan. Bagaimana pun, kultur Islam Timur Tengah tidak memiliki pengalaman keragaman sosi-kultural-antropologis sebanyak Indonesia.

Seyogyanya semangat pribumisasi, kontekstualisasi atau apapun namanya di Indonesia, hendaklah tidak berhenti disuarakan. Para cendikiawan Muslim Indonesia hendaknya terus menggali semangat dan nilai-nilai Islam yang sering dikesampingkan penerapannya di Negeri ini.

Jujur harus diakui, sekarang ini kalaupun ada semangat menerapkan syariat Islam, yang menonjol adalah masih dalam level ‘cangkang’ luarnya, dan belum mengutamakan implementasi syariat yang langsung bersentuhan dengan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat luas, baik muslim maupun non-Muslim.

Ada keyakinan, ke depan, agenda pribumisasi atau kontektualisasi Islam Indonesia yang Gus Dur ‘canangkan’ bisa benar-benar mewakili ruh dan esensinya. Yang dibutuhkan saat ini adalah aksi riil umat Islam bagi kepedulian sosial dan pendalaman demokrasi, bukan sekedar simbol, ucapan dan bahasan yang melelahkan. [mdr]

Ahluwalia

Rabu, 30 Desember 2009 | 19:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dipastikan meninggal dunia pukul 18.45 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kabar tersebut dibenarkan putri Gus Dur, Yenny Wahid, melalui telepon kepada Kompas.com.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) datang ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Rabu (30/12/2009) petang. Presiden Yudhoyono tiba di halaman RSCM sekitar pukul 18.30 menggunakan mobil kepresidenan dengan pengawalan tidak terlalu ketat, yakni hanya dikawal lima mobil Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Presiden Yudhoyono yang mengenakan kemeja batik berwarna coklat tampak masuk dari pintu utama RSCM langsung menuju kamar tempat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dirawat sejak beberapa hari lalu. Tidak tampak Ibu Negara Ani Yudhoyono mendampingi Presiden. Sekitar 10 menit setelah Presiden tiba, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih datang dengan tampak agak terburu-buru. Ia kemudian segera menyusul ke kamar tempat Gus Dur dirawat yang sedang dikunjungi Presiden.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini dirawat di Ruang VVIP Nomor 116 Gedung A RSCM. Sebelum dirawat di RSCM Jakarta, Gus Dur sempat menjalani perawatan medis di RS Jombang Jawa Timur, pada Kamis (24/12/2009), karena kelelahan setelah melakukan kunjungan ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur.

Sumber

SEPANJANG orang Indonesia, siapa tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila). Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu? Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913.

Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab –walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak –keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Syarif Abdul Hamid Alkadrie menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda. Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA. Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar – karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat di marah. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.
Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974 Rancangan terakhir inilah yang menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 2 Jo Pasal 6 PP No 66 Tahun 1951. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.
Turiman SH M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengangkat sejarah hukum lambang negara RI sebagai tesis demi meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa hasil penelitiannya tersebut bisa membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. “Satu tahun yang melelahkan untuk mengumpulkan semua data. Dari tahun 1998-1999,” akunya. Yayasan Idayu Jakarta, Yayasan Masagung Jakarta, Badan Arsip Nasional, Pusat Sejarah ABRI dan tidak ketinggalan Keluarga Istana Kadariah Pontianak, merupakan tempat-tempat yang paling sering disinggahinya untuk mengumpulkan bahan penulisan tesis yang diberi judul Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan). Di hadapan dewan penguji, Prof Dr M Dimyati Hartono SH dan Prof Dr H Azhary SH dia berhasil mempertahankan tesisnya itu pada hari Rabu 11 Agustus 1999. “Secara hukum, saya bisa membuktikan. Mulai dari sketsa awal hingga sketsa akhir. Garuda Pancasila adalah rancangan Sultan Hamid II,” katanya pasti. Besar harapan masyarakat Kal-Bar dan bangsa Indonesia kepada Presiden RI SBY untuk memperjuangkan karya anak bangsa tersebut, demi pengakuan sejarah, sebagaimana janji beliau ketika berkunjung ke Kal-Bar dihadapan tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan anggota DPRD Provinsi Kal-Bar.**

Sultan Hamid II Pencipta Burung Garuda
Syarif Abdul Hamid Alkadrie yang bergelar Sultan Hamid Alkadrie II dan Sultan ke 8 Pontianak, Kalbar ini adalah pencipta Burung Garuda. Sultan Hamid juga orang Indonesia pertama yang berpangkat tertinggi di dunia militer.

Pontianak: Nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie memang kurang dikenal di Tanah Air. Padahal, tokoh nasional dari Pontianak, Kalimantan Barat ini adalah pencipta lambang negara Indonesia, Burung Garuda.

Selain pencipta lambang negara, Syarif yang bergelar Sultan Hamid Alkadrie II dan Sultan ke 8 Pontianak ini juga adalah orang Indonesia pertama yang berpangkat tertinggi di dunia militer, yaitu mayor jendral.

Sultan Hamid membuat lambang negara berdasarkan penugasan Presiden Sukarno pada 1950. Saat itu dia menjabat menteri tanpa porto folio. Rekannya, Muhammad Yamin sebenarnya juga membuat rancangan lambang negara, Namun, Sukarno akhirnya memilih rancangan Sultan Hamid. Setelah disempurnakan, gambar Burung Garuda diresmikan Sukarno sebagai lambang negara pada 10 Februari 1950.

Salinan sketsa Burung Garuda yang tersimpan di Keraton Kadriah, Pontianak ini menunjukkan proses pembuatan lambang negara sangat rumit hingga harus diubah berkali-kali.

Sumber disini

JUMAT, 28 AGUSTUS 2009 | 16:51 WIB
DENPASAR, kompas..com – Garlan Archita Duarsa, siswa SMAN 4 Denpasar, mendapat kepercayaan mewakil Indonesia ke ajang “Asian Schools Debate Championship (ASDC)” yang akan berlangsung di Manila, Filipina, 8 September 2009 mendatang.

Wakil Kepala SMAN 4 Denpasar, Ida Ayu Swamini di Denpasar, Jumat (28/8) mengatakan, dalam seleksi tingkat Provinsi Bali tahun 2008 lalu, tiga anak didiknya mampu lolos ke tingkat nasional. Namun dalam seleksi tingkat nasional di “Indonesian Schools Debate Championship” (ISDC), hanya Garlan Archita yang masuk empat besar nasional bersama siswa dari SMAN 3 Bandung, SMAN 8 Yogyakarta, serta siswa dari salah satu sekolah di Jakarta.

“Sebelum berangkat, siswa bersangkutan akan di karantina selama sepekan di Jakarta untuk memantapkan materi pelajaran yang akan dilombakan,” kata Swamini.

Dia menambahkan, untuk bisa mewakili Indonesia ke ajang debat internasional ini, Garlan harus berjuang untuk menyisihkan siswa yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, menurut Garlan sendiri, dirinya akan mempresentasikan materi secara umum di hadapan dewan juri selama delapan hingga sepuluh menit. “Tema materi yang dipresentasikan sifatnya umum, tergantung dewan juri yang nantinya menunjuk materi apa yang harus dibahas atau dijawab,” katanya.

Menurut siswa kelas 12 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) itu, setelah tampil di ajang ASDC Manila, dia bersama tim Indonesia segera mempersiapkan diri untuk berlaga “World Schools Debate Championship (WSDC)” di Doha Qatar, Februari 2010 mendatang.

Sumber

Senin, 24 Agustus 2009 | 20:16 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Indira Permanasari S

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana menerbitkan nomor induk mahasiswa secara nasional. Nomor unik tersebut antara lain untuk menghindari terjadinya pemalsuan ijasah.

Hal itu dikemukakan Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Illah Sailah, Senin (24/8) ketika dimintai keterangannya mengenai kasus-kasus pemalsuan ijasah.

Penerbitan nomor induk mahasiswa nasional tersebut direncanakan pada tahun depan setelah pembenahan kembali sistem informasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan adanya nomor induk nasional tersebut, nantinya seorang mahasiswa hanya akan mempunyai satu nomor induk secara nasional dan ada rekam jejaknya.

Illah mengatakan, selama ini tidak ada standar khusus untuk ukuran atau jenis kertas ijasah perguruan tinggi. Kontrol terhadap penerbitan ijasah sepenuhnya berada di tangan perguruan tinggi. Terlebih lagi dengan semakin otonomnya perguruan tinggi. Penggunaan standar ukuran dan bahan khusus juga tidak akan terlalu berpengaruh karena penipuan semakin canggih. “Itu dengan mudah akan dipalsukan kembali,” ujarnya.

Illah meminta masyarakat waspada dengan beredarnya ijas ah-ijasah palsu tersebut. Guna memeriksa kebenaran ijasah itu dapat dengan menelusur data mahasiswa. Salah satu cara ialah dengan mengecek melalui data Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang dapat diakses melalui www.evaluasi.or.id.

Sumber

Harry Roesli
HROESLI@BDG.CENTRIN.NET.ID

ADA seorang berinisial “de” menulis di sebuah koran daerah. Pak “de” ini mengajak kita menyimak, jikalau 210 juta penduduk Indonesia dikurangi 36 juta pengangguran dan 60 juta pensiunan, lalu 36 juta anak balita dan anak sekolah, maka sebenarnya tersisa 88 juta penduduk Indonesia yang bisa dikatakan bekerja.

Ambil saja sekitar 70 juta adalah pegawai negeri, maka tinggallah 18 juta yang bekerja. Dari sisa jumlah tadi dikurangi 8 juta WNI yang bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW, maka kini sisanya tinggal 10 juta yang bekerja.

Dari jumlah 10 juta tadi, ternyata 9.200.000 orang bekerja di sektor nonprofit seperti LSM dan partai- partai, jadilah tersisa 800.000 orang yang bekerja. Anggaplah yang sakit terbaring di rumah sakit (di seluruh Indonesia) sebanyak 165.000 orang sakit tifus, 200.000 orang sakit virus macam-macam, 100.000 orang sakit karena mengungsi, dan 300.000 orang lainnya pura-pura sakit karena korupsinya sedang diperiksa kejaksaan.

Maka tersisalah 15.000 orang saja yang bekerja. Departemen Kehakiman mencatat ada 14.998 orang yang hidup di penjara. Jadi tinggal dua orang saja yang bekerja, yaitu saya dan Anda, dan pekerjaan Anda ternyata hanya duduk-duduk membaca tulisan ini. Jadi angkatan kerja di Indonesia hanya satu orang, yaitu saya!!

DENGAN data kacau di atas, maka tidak bisa disalahkan kalau pemerintah ngotot untuk membeli pesawat Sukhoi sebanyak 4 unit dan helikopter sebanyak 2 unit.

Nah dengan membeli Sukhoi 4 unit dan heli 2 unit, maka yang bekerja di Indonesia tidaklah saya sendirian. Karena minimal 2 unit Sukhoi yang tipe SU30 memerlukan 4 pilot, karena ini adalah pesawat jenis pilot tandem. Lalu yang tipe SU27 memerlukan 2 pilot, sedangkan heli tipe Mil-M35 per unitnya memerlukan 3 orang awak, jadi 2 unit memerlukan 6 orang. Dengan begitu angkatan kerja bertambah 4 pilot SU30, 2 pilot SU27, 6 orang awak Heli Mil-M35, total 12 orang.

Jadi kehadiran Sukhoi dan heli membuat angkatan kerja menjadi 13 orang dengan saya! Bukankah ini sebuah terobosan? Belum lagi dihitung awak darat yang merawat pesawat-pesawat tadi, minimal 2 orang dikali 6 unit, berarti 12 orang. Artinya, Sukhoi dan heli telah berhasil menaikkan angka angkatan kerja di Indonesia, dari satu orang (yaitu saya, seperti pada awal tulisan) menjadi 25 orang.

Soal mahal atau tidaknya, itu relatif. Yang pasti keberadaan Sukhoi dan heli itu untuk niat mulia, yaitu menjaga NKRI. Siapa-siapa yang yang mbalelo terhadap NKRI nanti- nanti tinggal di-”Sukhoi” saja, iya kan!

Mahasiswa demo, tidak usah pentungan, langsung di-”Sukhoi” saja. Buruh demo, tidak perlu ditembaki peluru karet, langsung di-”Sukhoi” saja. Petani demo, tidak perlu dipukuli, langsung di- “Sukhoi” saja. Bahkan jika ada yang tidak setuju dengan mahalnya biaya pendidikan, ya di-”Sukhoi” saja. Kalau ide teman saya supaya sunatan massal lebih cepat dan hemat, suruh saja anak-anak yang mau disunat itu berbaris telanjang, lalu ditembak oleh Sukhoi. Pasti dalam tempo lima menit tersunat lebih dari 1.000 anak. Karena konon memang dana untuk membeli Sukhoi kabarnya juga di-”sunat” dulu oleh si “ehm!”

MENURUT seorang wartawan teman saya, keenam unit pesawat tempur itu harganya 192,9 juta dollar AS. Kalau kita bulatkan angka tadi dengan tambahan komisi dan biaya-biaya siluman lainnya, maka angka tadi menjadi 200 juta dollar AS. Artinya, nyaris satu orang Indonesia menyumbang 1 dollar AS untuk membeli pesawat tempur tadi. Dengan kurs Rp 8.700, maka satu orang Indonesia harus rela menyumbangkan uang makannya untuk satu hari, murah kan?

Maksudnya, umumkan saja bahwa pada hari tertentu seluruh rakyat Indonesia termasuk balita, veteran, orang cacat, orang sakit, narapidana, GAM, polisi, pelacur, presiden, dan tentu saja rakyat yang nantinya malahan mati ditembak Sukhoi, semua harus puasa selama 24 jam penuh! Maka esoknya terkumpullah uang untuk membeli Sukhoi dan heli!

Kenapa harus puasa buat beli Sukhoi? Karena Sukhoi itu banyak untungnya. Selain untuk menambah angkatan kerja, juga buat membasmi saudara-saudara kita yang mbalelo supaya NKRI tetap NKRI, begitu lho! Malahan kalau perlu sebuah lagu anak-anak yang judulnya Di Sini Senang, kita ganti: “Di sini sukhoi, di sana sukhoi, di mana- mana heli dan sukhoi”. Atau sebuah lagu pergaulan orang Batak yang berjudul Lisoi, kita ganti: “Sukhoi sukhoi sukhoi sukhoi oh parmitu !”

Soal mahal, apa sih yang mahal demi NKRI. Toh enam unit pesawat tempur itu bisa kita bayar dengan hanya satu hari saja seluruh rakyat Indonesia berpuasa. Bayangkan kalau seluruh rakyat kita berpuasa selama 365 hari, berapa Sukhoi bisa kita beli? Untuk itu rajin-rajinlah mulai sekarang kita berpuasa, karena sepertinya pemerintah kita masih ingin membeli Sukhoi-Sukhoi lainnya. Buat apa sih? Ya buat NKRI, buat apa lagi? NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, betul! Tetapi ada juga NKRI singkatan dari: Nyamikan Koruptor Republik Ini! Gitu tuh!

Kalau begitu kirim salam saya buat salah satu penulis rubrik Asal Usul ini, yaitu Pak Sukhoi Harja- noi! Oi…oi…oi.

Sumber

Tetap Dihadiri Presiden SBY

PAMEKASAN – Gedung Islamic Centre (GIC) bakal diresmikan akhir Juni oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Itu, setelah peresmian 10 Juni lalu tertunda karena SBY mengikuti deklarasi kampanye damai di Jakarta.

Seperti diberitakan (10/6), pemkab menyiapkan tenda standar RI 1 untuk undangan peresmian GIC. Namun, acara tersebut batal dilakukan karena presiden buru – buru bertolak ke Jakarta dari meresmikan Jembatan Suramadu. Sebab, presiden yang juga capres pada pilpres 8 Juli itu mengikuti deklarasi kampanye damai di KPU Pusat.

Kabag Humas dan Protokoler Fadjar Santosa mengaku telah menerima informasi dari protokoler kepresidenan. Sesuai informasi dari Istana Merdeka, SBY dijadwalkan hadir di Pamekasan 30 Juni mendatang. “Informasi yang kami terima begitu,” kata Fadjar.

Kabar dari Jakarta tersebut diperkokoh humas dan protokoler Pemprov Jawa Timur. Dia menyatakan kabar dari Jakarta dan Jatim conect. Itu berarti, hingga hari ini (kemarin) informasi RI 1 hadir di Pamekasan untuk meresmikan GIC A1 (akurat).

Disinggung persiapan penyambutan, pria berkumis tebal itu mengaku siap siaga. Karenanya, pihaknya terus berkoordinasi dengan protokoler kepresidenan dan Pemprov Jatim. Sebab, kedatangan presiden dipastikan didampingi gubernur Jatim. “Kami terus kontak – kontak (dengan protokoler kepresidenan dan Pemprov Jatim),” katanya.

Untuk diketahui, gagasan pembangunan GIC berlangsung sejak Bupati Dwiatmo Hadiyanto (1998 – 2003) dan Achmad Syafii (2003 – 2008). Pada saat bupati dijabat Kholilurrahman (2008 – 2013), GIC terealisasi. GIC direncanakan menjadi pusat kegiatan berbasis agama dan pendidikan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 30 miliar. (nam/abe/rd)

Sumber

Ingin Tagih Janji Ketika Ada Pembebasan Lahan

Ketika Jembatan Suramadu diresmikan, gubernur Jatim hingga presiden berkali – kali berterimakasih pada warga sekitar Suramadu. Sebab, tanpa kerelaan mereka melepaskan tanah, jembatan terpanjang di Indonesia itu tak akan berdiri. Kini warga resah, ingin menagih janji. Tapi pada siapa?

NUR RAHMAD AKHIRULLAH, Bangkalan

———————————–

WILAYAH Kecamatan Labang merupakan daerah yang tanahnya paling banyak dipakai untuk pendirian Jembatan Suramadu. Pembebasan tanah besar – besaran dilakukan di kecamatan seluas 35.230 kilometer persegi ini. Namun, siapa yang tahu berapa luas sebenarnya tanah yang dibebaskan untuk keperluan Suramadu. Ketika warga didatangi aparat pemerintah dan meminta tanahnya dijual untuk kepentingan umum, mereka menurut saja.

Ratusan warga sudah tersingkir dari tanah – tanah leluhurnya sendiri. Mereka kemudian mencari tanah baru untuk dijadikan tempat tinggal. Harga ganti tanah yang mereka lepas tetap tak sesuai dengan harga tanah saat mereka membelinya lagi. Mereka mendapatkan tanah di wilayah kecamatan yang sama dengan harga yang lebih tinggi.

Persoalan bukan karena rugi saat membeli tanah lagi. Tapi, janji – janji para pembeli tanah sejak tahun 1970 – an. Mereka masih ingat betul wajah orang – orang yang datang untuk membeli tanah di mana rumahnya berdiri. Janji yang paling mereka pegang adalah putra – putri mereka bakal mendapat kompensasi pekerjaan di masa depan. Ketika Jembatan Suramadu selesai dibangun dan industrialisasi masuk ke Bangkalan.

“Tanah saya yang itu. Tepat di kaki Suramadu pertama dibangun. Di atas tanah itu dulu rumah saya berdiri. Di atas tanah itu juga Bu Mega (Presiden RI kelima, Red) meletakkan baru pertama pembangunan jembatan,” ujar Solihin. Pria yang berprofesi sebagai nelayan ini merupakan seorang warga Labang, Desa Sukolilo Barat yang tanahnya dibeli sejak sekitar tahun 1970 – an.

Menurut dia, para pembeli lahan yang datang ke rumahnya menjanjikan anaknya akan dipekerjakan setelah jembatan selesai. “Saya punya anak empat. Yang tiga hanya sampai SD, lalu yang keempat ini saya sekolahkan sampai STM (sekolah kejuruan, Red),” ungkapnya. Harapannya, anaknya bakal mendapat pekerjaan setelah lulus.

Begitu anaknya lulus, Suramadu sedang dikerjakan. Namun, tak seorang pun dari para pembeli tanahnya bisa dia temui untuk menagih janjinya. Demikian juga dengan warga lain yang tanahnya dibeli seharga Rp 7000 per meter persegi itu. “Itu anak saya. Menganggur sejak lulus. Menunggu ada lowongan di pekerjaan jembatan ternyata tidak ada sampai jembatannya selesai dan akan dipakai,” tuturnya.

Saprawi, ketua RT di Kampung Sekar Bungoh juga demikian. Nasibnya kurang lebih sama dengan dengan Solihin. Pembebasan lahan pernah mengumbar janji bakal mempekerjakan anaknya. “Saya benar – benar sama janji mereka (para pembeli tanah, Red). Sebab, mereka sangat meyakinkan dan membuat warga tergiur untuk memperbaiki nasibnya. Paling tidak untuk anak – anaknya,” ungkapnya.

Di lokasi agak jauh dari jembatan ada Muzadi. Dia adalah pembuat perahu tradisional. Awalnya dia tinggal di Desa Sekar Bungoh sebelum tanahnya dijual. Anaknya yang dia perkirakan akan bekerja di proyek jembatan menganggur. “Ya sekarang saya mau menagih janji pada siapa. Pembeli tanah dari pemerintah yang dulu – dulunya datang dan beri janji akan mempekerjakan anak kami sudah tidak kelihatan batang hidungnya,” sesalnya.

Kini dia mengaku pasrah. Apa pun risiko yang akan dihadapinya dan keluarganya akan dihadapi. Dia percaya, setelah jembatan selesai harapan baru masih banyak. Berbagai usaha yang akan masuk ke Madura bisa jadi lapangan kerja bagi semua orang, termasuk putra – putrinya. “Kalau sekarang ini mau menagih janji pada siapa. Sudah yang penting usaha jangan sampai berhenti,” ujarnya optimistis. (*)

Sumber

Oleh: Priyo Suprobo

BILA Malaysia punya menara kembar Petronas di Kuala Lumpur sebagai ikon kebanggaan, Indonesia memiliki Monas dan Jembatan Suramadu. Jembatan sepanjang 5,438 km itu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Dari sisi panjang bentangannya, Suramadu masuk dalam 15 jembatan terpanjang di dunia.

Jembatan Suramadu dalam sejarah gagasan realisasi juga merupakan simbol sumbangsih pemikiran dan tekad kebangkitan nasional para pemimpin bangsa. Ia digagas sejak 1960-an oleh Ir Sedyatmo (alm) dari ide awal Tri Nusa Bima Sakti. Gagasan tersebut direspons positif oleh Presiden Soeharto (alm) dengan menunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) B.J. Habibie sebagai ketua proyek pada 1986.

Kemudian, pembangunannya dimulai pada 20 Agustus 2003, yang dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.  Pada hari ini (10 Juni 2009), penggunaannya diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Aspek Teknis Jembatan

Secara teknis, bila semua peraturan dan standar perawatan diikuti, konstruksi jembatan itu akan mampu bertahan hingga tidak kurang dari 50 tahun. Kecepatan angin di sekitar jembatan diperkirakan 20-27 meter/detik. Namun, dimasukkan dalam perhitungan struktur lebih dari dua kali lipatnya. Direncanakan, kalau ada angin kencang atau membahayakan, bisa dipasang komponen pengendali angin atau operasi jembatan berhenti sementara/lalu lintas ditutup.

Prosedur operasi dan perawatan teknis jembatan secara standar yang telah ada selama ini di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga) tentu akan ditambah sehingga lebih lengkap. Ini perlu dilakukan karena konstruksi jembatan berada di atas laut yang rawan korosi atau karat serta kondisi cuaca lainnya. Apalagi di bawah jembatan itu juga dimanfaatkan jalur lalu lintas laut yang perlu dijaga kelangsungannya secara aman dan nyaman.

Biaya perawatan jembatan tersebut diperkirakan 27 miliar per tahun. Bila dibagi merata, biaya perawatan adalah sekitar 2,25 miliar per bulan atau 75 juta per hari. Dengan asumsi tarif ”promo” mobil Rp 35 ribu dan sepeda motor di kisaran Rp 3 ribu-3,5 ribu, maka diasumsikan bahwa biaya perawatan akan dapat diperoleh dari jumlah mobil dan motor yang lewat sekitar masing-masing 2.000 unit per hari.

Hal itu tentu sudah berada di dalam jangkauan skala ekonomis, mengingat bahwa jembatan tersebut diperkirakan akan dilintasi 4.000 mobil dan 8.000-9.000 motor per hari sesuai dengan kapasitas normal kapal feri penyeberangan sebelumnya.

Uji coba pada bentang tengah untuk mengetahui lendutan telah dilakukan secara nyata beberapa hari yang lalu. Yaitu, dengan menjalankan truk trailer berkapasitas 40 ton/unit yang berjalan secara beriringan pada dua sisi jembatan di tengah bentang jembatan dan alhamdulillah aman. Meski demikian, beban bentang tengah jembatan perlu dipertahankan agar tidak melebihi kapasitas maksimumnya (1,25 persen dari uji coba awal).

Hal itu berarti harus dihindari terjadinya kemacetan yang lama dan lebih dari sekitar 50 mobil penumpang (dengan asumsi rata-rata beratnya satu ton) pada bentang tengah pada masing-masing sisi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu monitoring terhadap kelancaran arus secara otomatis pada pintu masuk jembatan untuk menentukan pola antreannya serta penanganan kecelakaan cepat atau proses evakuasi singkat. Termasuk jika terjadi kebakaran di atas jembatan. Kekhawatiran perihal gempa bumi pun telah diantisipasi pada jembatan itu, dengan memasukkan beban gempa ke dalam perhitungan stukturnya.

Pengembangan Ekonomi

Sebagaimana pembangunan infrastruktur lainnya, dampak pembangunan Jembatan Suramadu itu terhadap faktor ekonomi dan budaya masyarakat sangatlah besar. Ini mengingat jembatan tersebut menghubungkan dua daratan dengan kultur dan kemajuan ekonomi yang berbeda. Surabaya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Jatim dengan Madura seakan-akan menjadi kota satelit extention dari Surabaya.

Bila selama ini sering terkesan Pulau Madura agak tertinggal dari wilayah lain yang ada di Jawa Timur, maka dengan adanya jembatan baru ini, diharapkan kesenjangan tersebut dapat dihilangkan.

Penelitian dari ITS menunjukkan bahwa industri-industri potensial yang bisa dikembangkan menurut indeks penyebaran dan indeks kepekaan pasca-Jembatan Suramadu adalah industri pupuk, kimia, dan barang dari karet, industri logam dasar (di Bangkalan), industri kertas dan barang cetakan (di Sampang), industri alat angkut mesin dan peralatannya (di Sumenep).

Dari data potensi lainnya yang belum tergali, maka hasil sektor pertaniannya, terutama tembakau, industri makanan dan minuman, serta garam dan lain-lain diharapkan bisa menjadi supporting bagi industri besar yang dikembangkan menjadi kluster industri tertentu. Adanya kluster industri ini akan mampu mengombinasikan kekuatan ekonomi modal besar dengan kemampuan ekonomi masyarakatnya.

Kita berharap, Jembatan Suramadu dapat digunakan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di Pulau Madura. Menilik sejarah kebudayaannya, banyak sekali kearifan lokal dan jiwa religius masyarakatnya. Sehingga, ”arah dan kecepatan” pembangunan di sana harus benar-benar diperhatikan. Kesalahan arah pembangunan dapat berakibat penolakan atau resistensi masyarakatnya.

Kecepatan yang sesuai akan dapat memberikan dampak positif bagi percepatan tingkat kesejahteraan masyarakatnya sehingga berdampak positif pula bagi Provinsi Jawa Timur. Kecepatan pembangunan juga diperlukan agar tetap memberikan sumbangan positif terhadap lingkungan dan kehidupan, baik bagi lingkungan alam, budaya, maupun kehidupan religiusnya. (*)

*) Priyo Suprobo, Rektor ITS Surabaya

Sumber

Oleh : Bambang Nuroso

Memanasnya suhu menjelang pemilu presiden disertai hangatnya jargon politik yang mengangkat bahaya ”neolib” berhasil menggiring semua capres dan cawapres berusaha menghindari label tersebut. Pertanyaan kemudian, apa yang salah dengan neoliberal?

Founding father ”Laissez Faire” pernah mengatakan, ”The best economic policy is to let business make their own decision without government interference” (Grolier: 167). Intinya, kegiatan ekonomi sebaiknya sekecil mungkin terlibat campur tangan pemerintah. Kerangka dasar pemikiran seperti itu mengilhami lahirnya liberalisasi di sektor ekonomi awal abad ke-18 hingga kini.

Physiocrat yang hidup pada abad ke-18 tersebut mengemukakan reaksinya atas larangan praktik ”Mercantilism” pada awal perjalanan sejarah AS waktu itu. Kebangkitan ekonomi pada masa kolonial ini mengilhami Adam Smith (abad ke-19) dengan klasik ekonominya yang oleh John Stuart Mill disebut sebagai Laissez Faire Capitalism serta lahirnya Individualistic political theory (Grolier: 167).

Abad ke-19 ditengarai Laissez Faire menjadi kekuatan atau serial liberalisasi hingga kini. Masih di medio abad ke-19, sejalan dengan gelombang era liberalisasi ekonomi dan bangkitnya industrialisasi, pada waktu bersamaan, muncul berbagai permasalahan baru yang lazim disebut cartelism, monopoly, oligopoly, dan lain-lain yang melahirkan berbagai penyimpangan liberalisasi. Ujungnya, pemerintah masuk dalam permasalahan ekonomi untuk mencegah penyimpangan yang dimaksud.

Akibatnya kemudian, muncul ”Sherman Anti-Trust” yang lebih dikenal dengan ”Sherman Act” (1890). Disusul ”Clayton Anti-Trust” atau ”Clayton Act” (1914) serta ”Robinson_Patmant Anti-Trust” atau ”Robinson_Patmant Act” (1936). Semua aturan tersebut lebih fokus pada upaya pencegahan berbagai praktik curang pada era liberalisasi dan revolusi industri abad ke-19 yang diprakarsai pemerintah.

Konsep Neolib

Melengkapi konstruksi mazhab Laissez Faire yang sangat propasar bebas dan peran kecil pemerintah dalam ekonomi, ”Kynes” justru sebaliknya menyebutkan, ”…an active government fiscal policy of deficit spending on public works and other projects” (TR.DYE:225). Dia lebih jauh menggarisbawahi bahwa peran penting pemerintah dalam ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai prakarsa kebijakan.

Kebijakan fiskal dengan toleransi defisit anggaran federal bisa dilakukan demi mengatasi pengangguran (ketika AS dilanda depresi besar 1930-an). Peran pemerintah dalam permasalahan ekonomi ini disebut neoliberal.

Retorika konservatif (Presiden Ronald Reagan) ketika itu menyebut, neoliberal search new solution to the problem of social injustice, poverty and unmet human need. Neoliberal menyentuh bagaimana mencari solusi baru atas berbagai problem, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan apa yang menjadi kebutuhan dasar kemanusiaan.

Kepentingan pemerintah atas keberlangsungan industrialisasi mutlak diperlukan bagi setiap pembangunan ekonomi negara. Yakni, menstimulasi kekuatan industri seirama dengan pencarian pasar internasional bagi barang-barang industri, apakah melalui kerangka bilateral maupun multilateral.

Neolib melihat pentingnya peran pemerintah dalam konteks kerja sama ekonomi internasional untuk lebih menstimulasi proses produksi, mendorong investasi, menciptakan inovasi, serta menggali pasar internasional maupun pasar domestik.

New liberal mendorong pemerintah bisa berperan langsung melalui berbagai bantuan (grants), menciptakan kemudahan proses perbankan untuk pembangunan ekonomi, revitalisasi sektor industri, menciptakan lapangan kerja baru, dan menekan/menjaga stabilitas harga. Neoliberal berkepentingan erat dengan berbagai subsidi di sektor pertanian dan bantuan oleh pemerintah untuk small-medium enterprises.

Keadilan Distribusi Ekonomi

Presiden Barack Obama merupakan model tokoh identik dengan kekuatan visi neolib. Dia mencoba membongkar hambatan ekonomi yang menjadi kepentingan masyarakat luas. Berhasil meyakinkan kongres bahwa paket ekonomi yang diluncurkan dengan kebijakan fiskalnya mengalirkan keadilan distribusi ekonomi.

Meringankan beban pajak masyarakat luas, meningkatkan beban tanggung jawab pajak kepada kelompok ekonomi kuat/raksasa, melindungi pemegang kartu kredit dari praktik predator lembaga perbankan, serta menghindarkan praktik saling kanibal ekonomi di lingkungan raksasa-raksasa ekonomi di AS.

Kasus terakhir, mengancam AIG (American Insurance Group) yang sempat menyalahgunakan paket bantuan federal untuk segera mengembalikan ke kas federal. Lemahnya pengawasan pemerintah dalam permasalahan ekonomi pada masa pemerintahan Bush merupakan simbol penyimpangan neolib, sehingga menyeret AS pada krisis ekonomi serius.

Pemulihan pernah dilakukan pendahulu Presiden Obama seperti F.D. Roosevelt dan Bill Clinton yang berhasil memompa kembali ekonomi AS yang ambruk ketika itu. Praktik neolib sekali lagi lebih mewakili bagaimana pemerintah melindungi, memprakarsai, sekaligus menjadi regulator di tengah badai krisis.

Liberalisasi sebagai roh neolib juga telah banyak memberikan manfaat bagi Indonesia. Berbagai preferensi yang selama ini diperoleh Indonesia dari negara-negara maju merupakan hasil dari liberalisasi. Banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia dan terserap jutaan lapangan kerja juga karena liberalisasi.

Terbukanya lapangan kerja TKI di luar negeri karena liberalisasi dan banyak lagi nilai tambah liberalisasi yang kemudian menjadi wawasan neolib. Konsep ekonomi kerakyatan bagus, konsep ekonomi jalan tengah baik, dan konsep neoliberal tidak jelek, asalkan berjalan pada masing-masing rel tanpa menciptakan kanibalisme ekonomi.

Pengalaman tersebut merupakan cermin neolib yang sering dianggap monster di Indonesia, tapi kurang dipahami sebagai solusi. Tidak harus dijauhi, tidak harus ditakuti, tapi perlu adanya kewajiban moral para petinggi negara untuk menjelaskannya kepada masyarakat luas betapa besar dan pentingnya peran pemerintah dalam ekonomi. (*)

*). Bambang Nuroso, dosen Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika, UI, Jakarta

Sumber