Ahmad Abdul Mu’thi Hijazi:Pada Akhirnya, Akal Yang Menghukumi Agama

Salah seorang sastrawan dan intelektual Mesir, Ahmad Abdul Mu’thi
Hijazi, pekan lalu berkunjung ke Indonesia untuk membacakan sajak-sajak
berbahasa Arab-nya dalam perhelatan Indonesian International Poetry
Festival di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Mohammad Guntur Romli dari
Jaringan Islam Liberal (JIL), sempat mewawancarai lulusan Sorbonne yang
sempat menjadi dosen sastra Arab di Universitas Paris dan Sorbonne
(1974-1990) itu. Berikut petikannya…

M. GUNTUR ROMLI (JIL): Beberapa waktu lalu, di negeri Anda, Mesir, ada
kasus pembredelan beberapa karya sastra dan keluarnya fatwa pengharaman
seni patung. Apa komentar Anda?

AHMAD ABDUL MU’THI HIJAZI: Pembredelan dan permusuhan terhadap karya
sastra yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dilakukan untuk mengambil
hati dan mengendalikan kelompok-kelompok Islam radikal di Mesir. Sebab,
sekarang kelompok-kelompok radikal itu sudah punya kekuatan untuk
menekan rezim penguasa. Memang, rezim Anwar Sadat lah yang mula-mula
menciptakan kelompok-kelompok radikal tersebut, demi melawan kelompok sosialis
dan pendukung Gamal Abdul Nasser.

Ketika Sadat berkuasa, ia mengeluarkan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin
dari penjara dan membuat perjanjian politik dan mempersenjatai senjata.
Departemen Dalam Negeri Mesir adalah pihak yang paling betanggungjawab
atas terbentuknya kelompok-kelompok Islam radikal. Namun setelah itu,
Depdagri cuci tangan dan pura-pura tidak tahu. Anggota kelompok radikal
itu makin leluasa bergerak memusnahkan musuh-musuh politik Sadat. Kita
tahu, akhirnya rezim Sadat pun tidak kuasa mengendalikan mereka. Dan,
Sadat sendiri menjadi korban keganasan kelompok-kelompok radikal
tersebut.

JIL: Mengapa kelompok-kelompok radikal di Mesir masih eksis hingga saat
ini?

Karena rezim penguasa saat ini gagal memerintah. Inilah yang biasa
disebut sebagai gejala negara yang gagal (ad-daulah al-fâsyilah). Mereka
juga tidak lebih baik dari Ikhwanul Muslimin. Mereka gagal memakmurkan
rakyat Mesir, sehingga fenomena radikalisme dapat disaksikan di
negara-negara lain yang rezimnya juga gagal. Di negara seperti itu, rakyat akan
terpesona oleh retorika dan jargon-jargon kelompok-kelompok radikal
yang menjanjikan perubahan. Rumusnya, kelompok radikal akan tumbuh-kembang
dalam kondisi multikrisis. Dan fenomena inilah yang saya saksikan di
Mesir saat ini.

JIL: Sebagai penikmat seni, bagaimana Anda hidup di dalam iklim yang
sangat memusihi seni dan penuh teror?

Yang paling penting, Anda harus pantang menyerah dan konsisten.
Kalangan intelektual dan sastrawan Mesir saat ini hidup di antara dua tekanan
yang sama-sama buas: rezim yang otoriter dan kelompok Islam radikal.
Kita sulit memprediksi mereka; kadang kala mereka berkoalisi, dan
kadang-kadang berkonfrontasi. Tapi kami sudah mengikrarkan diri menjadi musuh
bersama mereka. Kami tetap kritis baik terhadap rezim penguasa maupun
kelompok agama radikal. Hidup dalam iklim seperti itu sudah dialami oleh
intelektual dan para sastrawan Mesir, sejak Ali Abdul Raziq, Thaha
Husein, Luis Awadl, dll. Kaum intelektual, sepanjang hidupnya akan menjadi
oposan. Sebab kalangan intelektual selalu memimpikan hal-hal yang
ideal. Karena itu, oposisi kaum intelektual berbeda dengan oposisi kalangan
politisi. Kalangan politisi yang semula beroposisi, akan berhenti jika
niat dan tujuan politiknya sudah tercapai. Namun bagi intelektual,
sepanjang hidup ia akan menjadi oposisi. 

JIL: Anda juga sering melontarkan kritik terhadap fatwa-fatwa keagamaan
di Mesir. Mengapa?

Karena saya melihat banyak sekali fatwa agama yang berasal dari
pesanan, bukan berdasarkan prinsip mencari kebenaran. Hemat saya, suatu upaya
pencapaian kebenaran tidak pernah akan datang tiba-tiba, tapi selalu
melalui proses pengujian dan diskusi. Sementara, fatwa agama yang
sebenarnya hanya pendapat orang biasa yang kebetulan menekuni bidang agama,
kini sudah dipahami sebagai kebenaran agama yang final dan tidak bisa
dibantah serta diuji kembali. Karena itu, hemat saya, jika fatwa keluar
dari mekanisme seperti itu, ia tak lebih dari fatwa pesanan, bukan
fatwa-fatwa kredibel yang sering dikenal dalam prosedur pengeluaran fatwa
dalam Islam.

Contohnya, baru-baru ini Mufti Mesir mengeluarkan fatwa pengharaman
pembuatan seni rupa berbentuk patung. Saya heran, apa yang bisa diharapkan
dari fatwa semacam ini. Dulu para ulama memang pernah mengeluarkan
fatwa seperti itu, tapi bukan terhadap pembuatan patung sebagai ekspresi
seni, melainkan patung sebagai sarana penyembahan. Syekh Muhammad Abduh
sejak dulu sudah mampu menangkap perubahan fungsi pembuatan patung dalam
ekspresi berkesenian itu. Beliaulah orang yang menentang fatwa
pengharaman patung. Alasannya, membuat patung haram hanya dalam konteks
penyembahan, dan boleh-boleh saja untuk selain itu.

Namun ironisnya, Mufti Mesir saat ini kembali mengharamkan pembuatan
patung. Artinya, ia mundur ke era sebelum Muhamad Abduh. Dia mungkin
tidak mengerti, tujuan pembuatan patung saat ini hanyalah estetis belaka,
bukan untuk disembah dan disakralkan. Dia juga tak pernah tahu, Mahmud
Mukhtar, perupa Mesir paling terkenal tidak pernah menyembah patung yang
dibuatnya. Dan dia juga lupa, patung-patung warisan peradaban Mesir
merupakan sumber pendapatan rakyat dan negara. Semua warisan peradaban
Mesir kuno itu menjadi sumber devisa negara terbesar dengan tumbuhnya
kunjungan wisata sejarah. Sektor ini tidak bisa dilepaskan dari unsur
patung yang kebanyakan masih replika dari zaman Firaun Kuno.

Jadi fatwa semacam ini layak dikritisi karena jelas-jelas menutup
peluang pendapatan bagi rakyat Mesir. Fatwa ini juga menjadi sumber
keributan. Setelah fatwa itu dikeluarkan, segerombolan pemuda Mesir yang masuk
Musium Mesir menghancurkan beberapa patung. Untung saja yang jadi
sasaran mereka bukan patung-patung antik yang bernilai seni dan bersejarah.
Namun aksi mereka tersebut jelas-jelas sudah membahayakan warisan
peradaban masa lampau Mesir. Fatwa seperti ini telah memberhangus
fatwa-fatwa lain yang lebih moderat dan mencerahkan.

JIL: Kalau menyimak fatwa-fatwa semacam itu, apakah agama dan sudut
pandang agama masih relevan dalam menyikapi persoalan dunia modern?

Kita masih tetap butuh agama. Artinya, tanpa agama, kita tak bisa
menjadga keseimbangan hidup dan menjawab pelbagai persoalan kekinian. Ilmu
pengetahuan memang sudah mampu menjawab beberapa teka-teki dunia modern,
namun lebih banyak terbatas pada persoalan-persoalan empiris dan
fenomena alam. Seni menjawab soal-soal estetika dan perasaan. Sementara
filsafat menjawab persoalan-persoalan teoritis dan membantu untuk selalu
mengkritisi epistimologi ilmu pengetahuan, ide-ide, apa yang disebut
keyakinan, kebenaran, dan logika. Namun masih ada sisa soal yang tak bisa
dijawab ilmu-ilmu tadi, yaitu persoalan yang berhubungan dengan “alam
lain” yang bersifat metafisik, seperti awal dan akhir alam semesta, soal
kematian, dan misteri kehidupan setelah kematian. Beberapa prinsip
moral, seperti hakikat kebaikan, kebenaran, keadilan, dan lain-lain, juga
penting dilihat dari sudut pandang agama. Dan yang lebih penting, agama
menyangkut soal naluri keberagamaan (al-dlamîr al-dînî). 

Atas dasar itu, manusia jelas tetap butuh agama. Itu mengandaikan agama
akan mendatangkan manfaat  dan kita tak mungkin hidup tanpa agama.
Seseorang yang bersikeras ingin hidup tanpa agama, juga akan mengalami
gangguan kejiwaan. Orang yang meyakini kematian adalah akhir dari
kehidupan, tak ada kehidupan sesudah mati, alam tercipta dengan sendirinya tanpa
kekuasaan Sang Pencipta, akan merasa hidup sendirian di dunia ini.
Akibatnya, hidupnya akan nihil, tanpa harapan, sia-sia, dan putus asa. Itu
akan membuat dia hidup tanpa tanggungjawab, agenda dan tujuan hidup.
Jika seseorang yakin kalau hidup di dunia ini tidak akan diminta
pertanggunganjawab di akhirat nanti, ia tidak akan punya integritas dalam hidup
di dunia ini. Ia akan hidup untuk dirinya sendiri, karena yakin tidak
akan ada sanksi setelah mati. Nah, agama memasuki ruang-ruang majhul
yang menjadi misteri yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan manusia
itu. Itu di satu sisi.

Di sisi lain, kalangan agamawan yang meyakini sebaliknya, atau mereka
agamalah yang membutuhkan kita, bukan kita yang membutuhkan agama, juga
bermasalah. Ada perbedaan besar antara kedua prinsip itu. Kalau agama
dianggap membutuhkan kita, maka agama akan selalu menuntut, sementara ia
sendiri tidak berubah sepanjang masa. Kita tidak bisa berpikir ulang
tentang agama, karena kita mengikuti arus dogma saja. Kita juga tidak
bisa menggali manfaat dari agama, karena kitalah yang dimanfaatkan oleh
agama. Nah, mereka-mereka ini akan memandang segala persoalan dari sudut
pandang dogma agam: mutlak dan sakral. Mereka ini, seperti dalam kasus
fatwa soal patung tadi, tidak mampu membedakan antara pengetahuan
manusia sebagai proses berpikir kreatif dengan agama sebagai rahasia ilahi.

Kita harus juga menolak sikap kedua ini. Kita mestinya meyakini
sebaliknya; justru kita yang secara sadar membutuhkan agama. Atas dasar itu,
kita harus selalu berpikir ulang tentang relevansi agama. Hal-hal yang
bermanfaat dari agama mesti kita ambil, dan pandangan yang tidak
bermanfaat perlu kita tinggalkan. Karena setiap generasi butuh agama, maka,
setiap generasi juga berhak untuk berpikir ulang tentang agamanya. Yang
perlu dipikirkan ulang dari agama itu terutama persoalan-persoalan yang
berhubungan dengan relasi sosial umat manusia (al-mu’âmalât) bukan
aspek keyakinan (al-i’tiqâdât) atau ritual ibadah (al-’ibâdât). Sisi sosial
agama itu berhubungan dengan persoalan keduniaaan, seperti sistem
politik dan ekonomi yang lebih baik, dan persoalan hubungan antar warga
negara. Apa yang terbukti bermanfaat kita ambil, yang tidak bermanfaat kita
campakkan.

JIL: Anda menyatakan manusia tetap butuh agama, tapi lupakah Anda bahwa
kini tak sedikit agama menjelma bencana; menginspirasi kekerasan,
tidakan semena-mena, dan terorisme…

Agama menjadi bencana tatkala para agamawan memahami agamalah yang
membutuhkan kita, bukan sebaliknya. Dengan begitu, terseret, lebur, dan
tidak punya pandangan dan sikap yang kritis ketika berhadapan dengan
dogma-dogma agama. Kita mengikuti saja dogma agama, padahal setelah
melakukan kajian kritis, belum tentu dogma-dogma tersebut merupakan tuntunan
agama yang benar. Tak jarang dogma-dogma tersebut sengaja dikembangkan
orang-orang atau kelompok yang mengatasnamakan agama untuk mencapai
tujuan dan kepentingan mereka. Orang-orang seperti ini akan senantiasa
mengembangkan pandangan bahwa agama mewajibkan kita untuk memusuhi pemeluk
agama lain, menyerang orang kafir, membunuh mereka, dan lain-lain.

Itulah yang juga kita saksikan dalam sejarah kelam agama-agama. Kita
sudah sering juga mengalami konflik berkepangangan atas nama agama.
Konon, Perang Salib dianggap sebagai perang demi agama. Dengan begitu kita
punya persepsi bahwa agama-agama memang tak bisa hidup rukun dan selalu
akan bertikai. Yang orang juga sering lupa, perang tidak terjadi hanya
antara dua agama berbeda, tapi juga dalam satu agama yang berbeda
aliran. Konflik Katolik-Protenstan sudah banyak memakan korban. Benturan
Sunni-Syiah juga tak sedikit memakan korban.

Karena itu, agar peristiwa-peristiwa tragis semacam itu tidak terjadi
lagi di dunia modern, negara harus tetap netral dari ikatan semua agama.
Sebuah negara harus dibangun atas dasar kesamaan nasib, tujuan, dan
cita-cita yang hendak dicapai. Negara dibangun berdasarkan tanah yang
dijejak, bukan agama yang dijunjung. Ikatan agama boleh saja
diperhitungkan, tapi bukan satu-satunya ikatan yang akan menggantikan ikatan
kebangsaan. Di dunia modern, kita tidak bisa menggunakan ikatan agama sebagai
standar dalam bernegara, karena agama dalam suatu bangsa juga
bermacam-macam. Tidak adil kalau kita hanya memilih satu ikatan primordial itu
saja.

JIL: Apa standar kita dalam memeluk dan meyakini suatu agama?

Kebutuhan. Kita beragama sesuai dengan kebutuhan kita. Hal-hal yang
bermanfaat kita ambil, yang merugikan perlu kita tinggalkan. Misalnya kita
perlu mengambil maksud dan semangat dasar dari teks-teks suci agama,
bukan bunyi harfiahnya. Kita harus menggali esensi dari agama yang kita
yakini sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Agama memang datang untuk
kemaslahatan dan kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Agama misalnya sudah
mengajarkan prinsip dasar keadilan. Namun versi keadilan yang
diperkenalkan dalam pemikiran keagamaan, seperti di dalam fikih, berbeda-beda
dari masa ke masa. Intinya, kita wajib adil terhadap manusia, baik
laki-laki maupun perempuan. Tapi bagaimana adil itu diterapkan?

Sebelum Islam datang, perempuan dihargai tak lebih dari binatang dan
barang dagangan. Mereka tidak hanya kehilangan hak sosial, hak hidup pun
tidak. Islam lalu datang membawa kabar keadilan bagi perempuan.
Mulailah diakui hak-hak sosial perempuan. Poligami, pada masa awal Islam bisa
dianggap sebagai salah satu versi keadilan Islam terhadap perempuan,
namun saat ini sudah tidak memadai. Karena itu, kita sudah tidak bisa
menganggap poligami itu adil saat ini. Poligami tidak pernah mampu
menjamin keadilan dalam relasi suami-isteri.

Bagaimana cara Anda dalam membaca teks-teks keagamaan?

Yang pertama perlu diketahui, setiap teks-teks keagamaan pasti punya
tujuan-tujuan tertentu (maqâshid). Contohnya, ayat-ayat yang bicara
tentang pentingnya prinsip urun-rembuk (syûrâ) dalam bermasyarakat. Namun
ayat itu tidak menjelaskan perincian mekanisme urun-rembuk yang dimaksud.
Dulu, anggota masyarakat yang bisa ikut dalam forum urun-rembuk amatlah
terbatas. Ada istilah ahlul hal wal `aqdi (dewan perwakilan) yang
biasanya diambil dari para kepala suku. Dengan begitu, masyarakat awam,
budak, dan perempuan, tidak berhak mengikuti urun-rembuk dan mengambil
keputusan. Urun-rembuk atau musyawarah jenis inilah yang dikenal sejarah
Islam awal.

Namun saat ini, kita dikenalkan dengan jenis-jenis lain dari forum
urun-rembuk, berupa permusyawaratan rakyat yang tidak lagi dibatasi pada
golongan tertentu. Prinsip ini dirumuskan oleh teori-teori demokrasi
modern. Perwakilan dalam forum urun-rembuk juga sudah diperluas dalam
cakupan semua warga bangsa (nation) bukan karena ikatan agama, dan suku.
Ikatan berbangsa ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan, persamaan
nasib, dan persamaan tujuan dan cita-cita berbangsa. Problemnya, jenis
majlis permusyawaratan seperti dalam sistem demokrasi saat ini, yang
diwakili oleh simpul-simpul pengikat kebangsaan itu, tidak dikenal dalam
sejarah Islam. Namun, kewajiban untuk bermusyawarah, bersatu dalam satu
ikatan tertentu, jelas-jelas sudah ditekankan Islam. Karena itu, jika saat
ini ada tuntutan agar masyarakat dunia kembali menggunakan ikatan agama
sebagai pengikat hubungan sosial politik antar mereka, saya rasa dunia
akan kembali tercabik-cabik.

JIL: Apa pandangan Anda tentang hubungan akal dan agama?

Tidak ada pertentangan antara akal dan agama. Namun, akal pada akhirnya
menghukumi agama, memilah prinsip-prinsip yang tetap dan tidak tetap
dalam agama, dan hal-hal sahih dan tidak sahih dalam agama. Kita tidak
bisa mengenali kebenaran-kebenaran yang diwartakan agama kecuali dengan
menggunakan akal. Akal juga akan menjadikan pemahaman kita terhadap
agama berkembang dan bertambah canggih. Tanpa akal, agama tidak akan mampu
menyapa manusia dalam setiap generasinya. Dengan akal pulalah, agama
mampu beradaptasi dengan kehidupan manusia. Pemahaman generasi abad ke-7
Masehi terhadap teks-teks Islam yang turun waktu itu, mestinya berbeda
dengan pemahaman generasi kini. Ada konteks yang berubah dan banyak hal
yang belum ada pada abad silam sudah kita jumpai saat ini.

JIL: Bagaimana Anda melihat posisi seni, terutama sastra dalam Islam?

Sastra akan menyapa dimensi kemanusiaan yang tidak mampu disapa oleh
agama. Namun, dimensi rasa dan khayali manusia, tak jarang pula dilarang
oleh agama. Karena itu kita perlu tegaskan, agama bukanlah segalanya
dalam hidup ini. Ia ada karena dimensi kemanusian kita membutuhkannya.
Tapi itu tak berarti seluruh dimensi kemanusiaan akan senantiasa
membutuhkan agama. Agama bukan segalanya dan tak bisa berbicara tentang seni.
Agama juga gagap berbicara soal negara, perdagangan, dan olahraga. Namun
begitu, agama selalu memiliki ruang tersendiri di dalam nurani manusia.
Sastra juga demikian; ia selalu memiliki ruang tersendiri, bersifat
otonom, dan tidak bisa dan selalu emoh dimasuki oleh otoritas agama.   

JIL: Anda banyak menulis tentang sekulasisme. Di Indonesia ada fatwa
yang mengharamkan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Komentar
Anda?

Sekularisme lahir di Eropa sebagai bentuk perlawanan terhadap
otoritarianisme agama yang disimbolkan Gereja. Kala itu, agama menjadi lembaga
yang sangat otoriter, memonopoli kekuasaan dan kebenaran yang tanpa
batas. Rakyat pun diperbudak atas nama agama oleh raja. Tapi itu tidak khas
perilaku Gereja masa lampau. Seperti yang kita saksikan, para agamawan
dalam Islam pun tak jarang berkoalisi dengan kekuasaan dan berusaha
memonopoli kebenaran. Mereka mengeluarkan fatwa sesuai keinginan penguasa
atau berdasarkan pandangan sempit mereka. Karena itu, sekularisme
merupakan proyek perlawanan terhadap aliansi tidak suci antara kedua
kekuasaan yang berpotensi otoriter tersebut.

Dalam Islam, sebetulnya tidak dikenal sistem kekuasaan yang terpusat
antara kekuasaan agama dan kekuasaan dunia seperti yang pernah dialami
Gereja Katolik. Doktrin Islam tidak pernah mengakui sistem kerahiban yang
menghubungkan antara otoritas Tuhan dan hamba-Nya. Karena itu,
sebenarnya watak kekuasaan Islam, sejak awal sudah berbentuk sangat sekular.
Sistem sosial-politik dalam Islam juga sejak dulu berbentuk sekular.
Sebagai muslim, kita akan sekular jika kita tidak menginginkan negara agama
atau berhimpunnya kekuasaan agama dan negara (teokrasi). Saya bisa
katakan, semangat sekularisme itu sudah terkandung dalam hadis Nabi: antum
a’lam bi umûri dunyakum (kalian lebih tahu cara pengelolaan urusan
dunia kalian). 

JIL: Dalam model Prancis dan Turki, sekularisme sering dipahami sebagai
semangat antiagama. Komentar Anda?

Anda beragam pengalaman negara-negara modern dalam mengelola hubungan
agama dan negarat. Memang ada negara yang sangat antiagama karena punya
sejarah pahit konflik antara agamawan dan rakyat. Contoh Turki
menunjukkan itu, tatkala kalangan agamawan tetap keras kepala mendukung
sultan—yang dianggap sebagai khalifah Islam—saat rakyat, tentara, dan kalangan
intelektual, sudah tak menginginkan sultan berkuasa. Mereka meneriakkan
negara sipil, sementara sultan dan agamawan ingin tetap mempertahankan
negara agama. Maka lumrah jika terjadi ketegangan terus-menerus antara
kalangan agamawan dan pendukung sekularisme di Turki.

Namun itu bukan satu-satunya model. Di negara lain, tidak terjadi
ketegangan seperti itu, misalnya di era kemerdekaan Mesir antara 1923 dan
1952, setelah Revolusi 1919. Di era tersebut, Mesir sudah memiliki sistem
yang demokratis dan liberal. Tahun 1925, Raja Fuad ingin tetap menjadi
khalifah Islam setelah runtuhnya Khalifah Utsmani di Turki. Namun para
politisi dan intelektual Mesir berhasil menggagalkan rencana Raja Fuad.
Saat itulah buku Ali Abdul Raziq, al-Islam wa Ushul al-Hukm (Islam dan
Prinsip-Prinsip Bernegara, Red) terbit dan menegaskan perlunya
pemisahan antara otoritas politik dan agama di Mesir. Pendapat Abdul Raziq ini
didukung oleh kalangan intelektual Mesir, seperti Thaha Husein, Abbas
Mahmud al-Aqqad, dan juga politisi dari parpol-parpol yang ada waktu
itu.

Waktu itu, tak ada konflik fisik; yang ada hanya polemik pemikiran. Ada
debat dan dialog yang bebas dan demokratis di masa itu, dan tidak ada
yang angkat senjata atau melakukan kudeta. Karena itu, pertentangan
antara agama dan politik dalam sekularisme ala Mesir, tidak sesengit di
Turki. Dan perlu diketahui, kalangan Islam Politik seperti Ikhwanul
Muslimin yang tak bosan-bosannya mengampanyekan negara agama, juga tidak
terlalu populer di kalangan rakyat Mesir.

JIL: Kini kalangan pendukung Islam Politik mulai mengikuti menkanisme
demokrasi dalam proses perebutan kekuasaan, seperti yang ditunjukkan
Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan Hamas di Palestina. Komentar Anda?

Mereka hanya memanfaatkan kesempatan berdemokrasi saja. Saya yakin,
pada akhirnya mereka akan menghancurkan demokrasi itu sendiri. Mereka saat
ini berpesta karena sistem politik mulai memperkenankan mereka untuk
ikut pemilu. Pertanyaannya: apakah setelah memegang kekuasaan mereka akan
membiarkan gerakan-gerakan Komunis atau yang lainnya ikut pemilu?
Mereka masih punya pemahaman yang negatif tentang demokrasi. Bagi mereka,
demokrasi adalah sistem buatan manusia, sementara satu-satunya sistem
yang harus dipraktikkan adalah sistem Tuhan. Pada dasarnya, mereka menolak
segala sistem pengaturan sosial politik yang berkembang di dunia
modern. []

2 responses to this post.

  1. Posted by heru kampleng on April 30, 2009 at 2:52 pm

    om…nanya ya..? kalo bayi tanpa anus menurut pandangan agama apa ya…? tau ga…? pneting banget neh om..? buat tugas nyari2 di internet ga ada…? bisa ga di jelasin om.>.?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: