Berjanjilah, Nanti Kutagih

 Berjanjilah, Nanti Kutagih
Janji Wakil Presiden untuk Para Guru

Oleh: Tabrani Yunis

Janji adalah utang. Begitu kata banyak orang. Nah, kalau janji itu utang, konsekuensinya tentu wajib dibayar atau wajib hukumnya untuk ditepati.

Bagaimana kalau saat ini ada janji yang sangat sarat harapan, yang diucapkan oleh seorang pejabat tinggi negara, seperti janji Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla terhadap para guru? Mungkin saja Anda telah membaca berita itu. Namun agar lebih jelas, penulis mengutip ujaran beliau di harian Kompas tanggal 8 Juni 2005. Beliau berjanji untuk mengusahakan memecahkan masalah yang kini dihadapi oleh guru di seluruh Indonesia dengan bertahap selama tiga tahun. Sebuah janji yang cukup menarik bukan?

Ya, cukup menarik dan prospektif. Apalagi selama ini para guru di Tanah Air sangat berharap adanya angin perubahan dalam kehidupan mereka. Namun kalau kita mau melihat ke belakang, pada pengalaman empiris, janji Wapres untuk memperbaiki nasib guru sebaiknya tidak perlu terlalu diharapkan.

Karena sesungguhnya janji-janji seperti ini hanyalah sebuah komoditas politik. Maka, wajar kalau janji ini mungkin hanya laku bagi para guru yang masih berstatus honorer atau guru bantu yang hidup masih sangat prihatin. Sementara bagi guru yang sudah lama memakan janji-janji pemerintah seperti ini, bisa secara spontan berkata, ”Ini janji yang tidak terlalu penting untuk ditanggapi karena hanya akan melukai hati saja. Kita tidak perlu terlalu berharap.” Ini mungkin sebuah sikap pesimistis yang muncul pada diri guru. Namun, inilah realitas yang ada.

Sikap pesimistis ini muncul sebenarnya cukup beralasan. Selama ini sudah sangat banyak orang yang mengulas dan mengkritisi tentang elegi kehidupan guru. Ulasan-ulasan itu ada di berbagai kegiatan dan media. Namun, mengapa masalah guru tetap saja tak kunjung selesai? Apakah persoalan guru sebuah teka-teki yang sulit untuk dicari jawabannya? Atau ada banyak kesalahan para pengelola pendidikan di negara ini dalam menangani masalah guru selama ini?

Salah urus

Agaknya kita kita tidak perlu sungkan untuk mengakui bahwa selama ini pemerintah memang salah urus terhadap guru. Pemerintah, khususnya para birokrat yang mengurus masalah pendidikan dan masalah guru di Indonesia, sebenarnya tidak memahami masalah apa yang sesungguhnya dihadapi para guru.

Pemerintah cenderung membuat hipotesa yang salah. Melihat masalah guru dari sudut pandang mereka sendiri. Pemerintah masih meraba-raba tanpa arah dalam memperbaiki nasib guru di Indonesia. Perbaikan kualitas guru, misalnya, tidak lebih dari sekadar proyek bagi para birokrat pendidikan. Alhasil, perbaikan profesionalitas guru dan profesinya tidak pernah mampu mengatasi masalah guru. Apalagi dalam hal perbaikan tersebut tidak pernah melibatkan guru secara aktif. Akibatnya, hipotesa dan analisis terhadap guru menjadi keliru. Kalau hipotesa dan analisis salah, maka hasilnya juga salah.

Kita bisa simak janji Wapres untuk mengatasi masalah guru di Indonesia. Tanpa memahami benar apa masalah guru, Jusuf Kalla ingin menyelesaikan masalah guru dalam waktu tiga tahun. Menurut beliau ada tiga masalah guru yang akan diselesaikan. Pertama, masalah guru bantu. Kedua, masalah kualitas dan profesionalitas guru yang rendah. Ketiga, soal tingkat kesejahteraan guru yang masih jauh dari garis kesejahteraan. Benarkah ini masalah guru?

Jawabnya: benar. Namun ini masalah umum. Lalu pahamkah mereka dengan masalah dasar yang menyelimuti guru? Jawabannya: tidak!

Ketidakpahaman itu juga terlihat pada pernyataan Ketua PB PGRI Muhammad Surya. Menurut dia, ada lima masalah yang dihadapi guru. Pertama, jumlah guru yang kurang, Kedua, masalah mutu guru. Ketiga, soal distribusi guru. Keempat, soal kesejahteraan guru yang masih jauh dari cukup. Kelima, menyangkut masalah manajemen pengangkatan guru.

Pertanyaan yang sama kita tanyakan, apakah ini masalah yang dihadapi para guru di Indonesia? Bisa jadi, masalah yang dihadapi guru memang banyak. Namun, tahukah para pembuat kebijakan di Tanah Air, apa akar masalah yang membuat kualitas, profesionalitas, dan tingkat kesejahteraan guru di Indonesia itu rendah? Kalau memang mereka tahu, pasti masalah itu sudah dapat diatasi sejak dahulu. Sebuah pertanyaan sederhana yang perlu kita lemparkan adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah guru kalau kita tidak mengetahui akar masalah yang menyelimuti kehidupan para guru di Indonesia?

Tidak menghargai guru

Setuju atau tidak, sebenarnya kita adalah bangsa yang sangat durhaka pada guru. Dikatakan demikian karena kita tidak pernah bisa menghargai guru secara layak.

Guru sering kali diperlakukan tidak etis. Kita cenderung membunuh hak otonom sang guru. Guru dijejali dengan doktrin-doktrin yang membeo sehingga sikap kritis guru terbenam. Padahal, sikap kritis dibutuhkan untuk melahirkan anak didik yang kritis.

Kita cenderung membungkam partisipasi aktif para guru untuk mengembangkan pendidikan di Tanah Air sehingga guru tidak pernah dilibatkan dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Padahal, yang bisa tahu masalah yang dirasakan dan dihadapi guru pada hakikatnya adalah guru sendiri.

Pertanyaannya, pernahkah para guru diajak mengidentifikasi masalah mereka sendiri? Pernahkah guru dilibatkan untuk menganalisis masalah yang mereka hadapi? Pernahkah guru diajak merencanakan program secara partisipatif? Jawabnya, pasti tidak pernah. Bila guru tidak pernah dilibatkan secara partisipatif dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri, berarti peran guru dalam membangun bangsa ini tidak dihargai secara wajar. Ini pula salah satu wujud betapa guru tidak dihargai.

Rendahnya penghargaan pemerintah terhadap guru juga terindikasi pada kecilnya komitmen pemerintah untuk memperbaiki nasib guru dan profesi guru. Tidak adanya sistem reward dan punishment yang tepat terhadap guru, juga sebuah bentuk kehilangan apresiasi terhadap guru.

Wujud ketidakpedulian dan matinya solidaritas terhadap guru juga semakin kental dan terpancar pada sikap kita terhadap guru di daerah bencana tsunami di Aceh. Gempa dan gelombang tsunami yang memorakporandakan Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi sebuah alat ukur untuk melihat seberapa pedulikah kita terhadap guru.

Bencana gempa dan tsunami di Aceh yang berdampak sangat buruk itu telah menyebabkan penderitaan yang pedih bagi guru korban tsunami di Aceh. Di tengah kekurangan tenaga guru di Aceh, ribuan guru hilang dan meninggal. Ribuan guru pula kehilangan harta benda, kehilangan anak, istri, serta sanak famili.

Guru yang selamat harus memulai hidup dari lubang penderitaan. Mereka harus hidup (tinggal) di tenda-tenda dan di barak pengungsian yang letaknya jauh dari sekolah tempat mereka bertugas. Sedihnya, dalam kondisi mereka yang masih trauma, mereka harus menjalankan tugas sebagaimana layaknya pada masa sebelum tsunami. Saat mereka dalam kondisi sulit seperti ini, di mana mereka harus memulihkan dan menyembuhkan diri dari trauma dan kesusahan, harus mengajar dengan fasilitas hidup yang sudah punah.

Sayangnya, sudah menderita begini, tidak ada pula pihak yang mau peduli dengan nasib mereka. Tidak ada bantuan yang layak mereka dapatkan. Konon ada bantuan sebesar Rp 250.000 dari Dinas Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi perlakuan bantuan itu sangat melecehkan guru. Bukan hanya pemerintah yang buta hati terhadap guru, tetapi juga PGRI yang katanya sebagai induk organisasi guru. Masyarakat? Juga tidak jauh berbeda.

Agaknya, kalau kita ingin lembaga-lembaga pendidikan di Tanah Air memiliki kualitas yang baik dan bagus, tidak ada cara lain kecuali dengan berupaya ”menghargai guru”. Sebagus apa pun sekolah yang dibangun, seindah apa pun fasilitas dimiliki sekolah-sekolah kita, tidak akan ada artinya bila tidak dikelola oleh guru-guru yang berkualitas. Untuk memperbaiki kualitas guru, tidak cukup hanya dengan janji. Karena janji bisa hanya tinggal janji. Oleh sebab itu, jangan pernah berjanji kalau tidak bisa menepati. Jangan pula pernah berjanji kalau tidak mau ditagih dan jangan pernah berjanji kalau hanya melahirkan rasa sakit hati. Atau berjanjilah, nanti akan ditagih.

Tabrani Yunis, Direktur Center of Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Sumber : Kompas

One response to this post.

  1. Terima kasih ya

    Salam

    Tabrani Yunis

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: