Putri Malu yang Dipingit

Ultimate in Diversity, sedikit yang tahu slogan mentereng ini milik pariwisata Indonesia. Seorang pimpinan travel wisata pun tak menyadarinya.Kita seharusnya punya brand yang mencerminkan Indonesia. Sampai sekarang kok rasanya kita belum punya,katanya.Alangkah malunya, negeri Nusantara indah ini tak memiliki brand yang dikenal masyarakatnya.Ultimate in Diversity ini relatif baru jadi belum bergaung,kilah Thamrin B Bachri, Direktur Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar).

Setiap peluncuran branding baru untuk menerobos pasar diperlukan waktu lama. Upaya memosisikan branding itu terkendala minimnya dana sehingga gaungnya tidak bergema di pasar wisata Indonesia, kata Thamrin.

Apalah arti sebuah slogan. Memang! Namun kasus ini merupakan contoh betapa pencitraan branding pariwisata Indonesia belum tuntas. Selain tak didukung dana cukup, juga tak mendapat sambutan dari masyarakat dan instansi.

Kenyataan ini menyedihkan jika melihat Malaysia sejak lama habis-habisan berjualan Truly Asia di berbagai media internasional. Dana promosi wisata Negeri Jiran itu konon per tahun lebih dari 50 juta dollar AS. Indonesia yang sekadar basa-basi cukup menganggarkan 6 juta dollar AS, itu pun yang khusus promosi hanya sekitar Rp 100 miliar.

President ASEAN Hotel and Restaurant Association yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yanti Sukamdani Hardjoprakoso mengatakan, perjalanan Ultimate in Diversity yang kini memasuki tahun ketiga menjadi cermin ironisnya industri pariwisata.

Kita punya kekayaan Bhineka Tunggal Ika tapi tak bisa menjualnya. Kalau umpannya teri jangan harap dapat kakap, katanya. Tahun 2004 dana pariwisata sekitar 3 juta dollar AS, tahun 2005 menjadi 6 juta dollar AS, dan 2006 sekitar 10 juta dollar AS. Memang anggaran Budpar naik tiap tahun tapi ini masih marjinal, belum dianggap penting, lanjut Yanti.

Bantuan langsung tunai yang diberikan dalam bentuk ikan mencapai Rp 4,6 triliun. BLT memang prioritas. Tetapi jika prioritas juga diterapkan untuk promosi pariwisata sebenarnya akan lebih strategis karena pemerintah memberi kail, multiplier effect-nya lebih terasa, kata Yanti.

Pariwisata yang komoditasnya sudah jelas tetap saja terpinggirkan. Kata Yanti, pajak yang dibayarkan industri hotel dan restoran termasuk terbesar kedua setelah migas. Walaupun faktanya menjadi pembayar pajak terbesar kedua, namun promosi pariwisata sedikit sekali, kata Yanti.

Singapura memiliki kebijakan menarik. Dari setiap pajak pariwisata yang dibayarkan tiga persen, sebesar satu persen langsung disetor ke Singapore Tourism Board dan dua persen ke pemerintah. Dengan cara ini ada kepastian pajak pariwisata digunakan dengan baik, tutur Yanti.

Pemerintah merasa tak mengeluhkan kondisi ini. Dirjen Pemasaran Budpar Thamrin B Bachri mengatakan, walaupun instansinya kebagian dana kecil, tapi tak pernah menganggapnya marjinal. ”Sistem penganggaran pemerintah tidak mengenal istilah pinggiran tetapi lebih pada skala prioritas,” katanya.

Thamrin berteori, kebijakan penganggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) setiap tahun dilakukan melalui proses perundang-undangan.

”Pengajuan anggaran berdasarkan persentase atas pajak dari sektor pariwisata tidak dapat dilakukan. Sekiranya ada perlakuan khusus pada suatu departemen, maka akan menjadikan preseden bagi departemen lain untuk memperoleh perlakuan khusus yang sama,” papar Thamrin.

Tampaknya pariwisata Indonesia tak bisa berharap banyak dari pemerintah. Walaupun pemerintah mengakui pariwisata itu bak putri cantik memesona, toh sang putri hanya dipingit, tak bersosialisasi, dan tak diberi modal berdandan layak.

Thamrin menyadari negara-negara ASEAN bakal menjadi pesaing karena memiliki produk yang nyaris sama, yaitu alam dan budaya, aspek geografis, dan faktor harga. Bedanya, mereka didukung biaya promosi lebih besar dan relatif tidak diterpa isu-isu negatif.

Thamrin mengatakan, kemauan politik (political will) untuk memajukan pariwisata telah ditunjukkan dengan Inpres No 16/2005 tentang Kebijakan dan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Intinya, integrasi kebijakan dan pembangunan Budpar dengan dukungan dari departemen lain.

Menuju pemulihan

General Manager Satriavi Leisure Management Flora AF Sutrisno mengatakan, pemulihan pariwisata belum berjalan baik. Koordinasi dan sinergi antarpelaku industri pariwisata dengan pemerintah masih parsial.

”Saya iri dengan Malaysia, mereka benar-benar kerja. Hari ini, misalnya, apa yang dipromosikan, bulan depan apalagi yang ditawarkan, begitu seterusnya. Diangkat bersama-sama dengan tema bulanan bervariasi,” kata Flora.

Pertengahan 2006 diharapkan pariwisata mulai pulih karena orang semakin paham terorisme bisa terjadi di mana saja. Presiden juga dianggap gencar memperbaiki citra. ”Di Imigrasi sampai ditempatkan polisi khusus di tiap gerai. Ini penting untuk menumbuhkan rasa aman,” kata Flora.

Thamrin mengakui dampak bom Bali II, bencana tsunami, flu burung, kenaikan avtur secara internasional, dan terorisme membuat citra Indonesia terganggu. Jumlah wisatawan mancanegara dari Januari-November 2005 melalui 13 pintu masuk utama tercatat 3.762.177 wisatawan, turun 8,79 persen dibanding tahun 2004 pada kurun waktu yang sama.

”Hingga September 2005 sebenarnya pariwisata Indonesia sudah pulih, namun begitu ada bom Bali II pariwisata kembali terpuruk,” kata Thamrin.

Yanti menambahkan, pariwisata 2005 sebenarnya diselamatkan wisatawan lokal. Tingkat hunian hotel turun, namun tetap saja ada yang datang. Di Sumatera Utara tingkat hunian hotel 35 persen, di Batam 50 persen, DKI Jakarta 65 persen, Yogyakarta 60 persen, dan Bali 60 persen.

Untuk wisatawan mancanegara terjadi perubahan profil yang didominasi Asia (China, Hongkong, Jepang, Korea, Taiwan, ASEAN) hingga 70 persen, 20 persen dari Eropa, dan sisanya Australia, Amerika Serikat, dan Timur Tengah. Karena yang datang dari penerbangan jarak pendek, maka tingkat hunian hanya berkisar 2,5 hari.

”Ini penurunan karena dulu kalau yang datang dari Eropa masa tinggalnya bisa 10 hari. Karena itu kita harus berupaya mendatangkan wisatawan dari jauh,” kata Yanti.

Strategi pemulihan pariwisata harus dirancang dengan cerdas. ”Singapura sudah tak berjualan wisata melainkan MICE (meetings, incentives, conventions, exhibitions). Mereka bisa menggelar seribuan pameran per tahun,” kata Yanti.

Thamrin menyadari potensi MICE ini dan akan memulai survei tahun ini. ”Wisata MICE memiliki keunggulan dibanding wisata reguler. Rata-rata pengeluaran mereka 125 persen lebih besar dibanding wisata reguler,” katanya.

Jika ada pameran, otomatis akan ada wisatawan, hotel penuh, dan belanja ramai. Singapura yang kecil itu wisatawannya bisa mencapai 7 juta orang. Bandingkan dengan Indonesia yang wisatawannya hanya sekitar 5 juta orang.

Semua yang datang ke pameran di Singapura pasti berbelanja dan ironisnya kebanyakan pembelinya Indonesia. Itu pinternya Singapura berjualan, jangan salahkan Singapura karena politik Indonesia masih memilih pariwisata sebagai putri cantik yang cukup berada di kamar pingitan.

Sumber: Kompas (Teropong),Rabu, 11 Januari 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: